Lika-liku Menuju Debat Pilpres

Semakin dekat menuju pesta demokrasi, semakin kental pula aura kompetisi antar kedua pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Pun sebelum hari H pada tanggal 17 april 2019 nanti, kedua pasangan harus melewati tahapan debat terlebih dahulu. Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tahap pertama akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yaitu pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 mendatang.

Dalam Debat Pilpres, KPU sejatinya hanya sebagai fasilitator. Debat Pilpres yang berkualitas akan membantu gagasan yang disampaikan kedua pasangan sampai ke telinga masyarakat dengan baik. Betapa tidak, gagasan-gagasan dalam debat itu yang nantinya akan menentukan pilihan publik. Tidak salah kalau sesi debat Capres dan Cawapres dianggap suatu yang sakral dalam tahapan Pilpres.

Sakralnya Debat Pilpres juga membuat KPU kalang-kabut meladeni keinginan kedua pasangan serta menjawab setiap komentar yang keluar dari mulut masyarakat. Belum apa-apa, sudah ada berbagai polemik yang muncul. Salah satu yang paling awal sekali yaitu soal tarik ulur siapa yang harus menyampaikan visi-misi di Debat Pilpres tahap pertama nanti.

Tim dari pasangan nomor urut 01 menginginkan visi-misi disampaikan olem Tim Sukses, sedangkan pasangan nomor urut 02 menginginkan visi-misi disampaikan langsung oleh kedua pasangan yang akan bertarung. Kedua tim pasangan bertahan dengan argumen masing-masing dan kesepakatan pun tidak ketemu. Akhirnya KPU mengambil jalan tengah dengan membatalkan penyampaian visi misi pada sesi debat dan memutuskan bahwa penyampaian visi-misi dilakukan sendiri-sendiri, begitu pun waktu dan tempat pelaksanaannya.

Belum habis, dicoretnya Bambang Widjojanto sebagai calon panelis untuk sesi debat pertama ini juga menimbulkan komentar yang menurut saya tidak perlu dipermasalahkan. Tim dari pasangan nomor urut 01 sudah menyampaikan keberatannya kepada KPU terkait nama Bambang Widjojanto yang dianggap sering menjadi tim pemenangan di beberapa Pilkada. KPU pun mencoret Bambang dari calon panelis debat dengan meminta kesepakatan juga kepada tim pasangan nomor urut 02, dan tim 02 menyetujuinya.

Dalam hal ini, menurut saya KPU sudah menjalankan tugasnya dengan baik. KPU tetap mengembalikan keputusan kepada kedua tim pasangan apa bila ada perangkat debat yang dianggap erat dengan afiliasi politik. Polemik penyampaian visi-misi dengan KPU yang mengambil jalan tengah juga bisa dijadikan pegangan bahwa KPU tidak berat sebelah seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Bocoran Pertanyaan Sebelum Debat

Yang tak kalah hangat baru-baru ini adalah soal keputusan KPU yang akan menyerahkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kepada kedua pasangan calon seminggu sebelum debat berlangsung. Nah, berbeda pada pandangan saya sebelumnya, keputusan KPU yang satu ini memang mengundang komentar miring.

Memang, setiap keputusan KPU yang menyangkut debat pilpres selalu didasarkan atas kesepakatan bersama antara KPU dan kedua pasangan calon itu sendiri. Namun, dalam hemat saya, memberikan daftar pertanyaan kepada kedua pasangan sebelum debat berlangsung dapat mengurangi kualitas dari debat itu.

Setiap elemen masyarakat yang begitu antusias menyaksikan ajang debat ini pasti sangat menunggu seperti apa kualitas berpikir dari kedua pasangan calon. Kualitas berpikir kedua pasangan calon akan terkandung dalam gagasan dan program yang mereka jual kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk lima tahun ke depan. Diantara kualitas berpikir itu, menurut saya, termasuk pula di dalamnya adalah seberapa cepat dan tanggap kedua calon pemimpin dalam melihat sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia saat ini. 

KPU sendiri mengambil keputusan tersebut dengan alasan agar debat nanti berjalan lebih substantif dan tidak keluar dari tema yang telah diberikan. Alasan tersebut menurut saya cukup bias, sebab persiapan untuk pemahaman dan penguasaan materi kedua pasangan calon sebenarnya sudah “dibocorkan” sejak awal pada tema besar debat tersebut, yaitu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Cukup menggelikan apa bila pertanyaan debat sekelas calon Presiden harus dibocorkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya agar mereka bisa menjelaskan gagasannya dengan baik dan benar. Sekali lagi, saya mengatakan ini adalah debat calon Presiden di sebuah negara yang besar.

Membandingkan Debat di Tingkat Sekolah atau Perguruan Tinggi

Saya kira, keputusan ini sedikit banyak menyakiti perasaan generasi-generasi muda yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Saat pemilihan ketua eksekutif ataupun senat di tingkat perguruan tinggi, sepengetahuan saya, hampir semua sesi debat tidak membocoran daftar pertanyaan sebelum debat berlangsung, apa lagi diberi tempo waktu hingga seminggu. Pun hal ini lumrah dalam proses debat sekelas pemilihan Ketua OSIS di tingkat sekolah.

Sejak usia sekolah hingga perguruan tinggi, para calon pemimpin organisasi sudah dituntut pandai berbicara atau berorasi untuk menyampaikan gagasan dan ide-idenya, termasuk pula visi-misi. Kepiawaian dalam berorasi membuat para aktivis muda tidak hanya wajib pandai berbicara, melainkan juga harus cepat dan tanggap dalam menjawab hingga menjelaskan suatu topik. Dalam hal ini, ketangkasan berpikir cepat harus dikedepankan dari sekedar cuma pandai menghafal.     

Bila ada yang berargumen bahwa Debat Pilpres ini menyangkut keberlangsungan negara lima tahun ke depan dengan segala persoalannya, menurut saya juga sah-sah saja. Sudah barang tentu persoalan untuk memimpin sebuah negara jauh lebih kompleks dari sekedar memimpin organisasi tingkat kemahasiswaan.

Namun poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa kita sendiri telah dibiasakan berdemokrasi dalam organisasi sekolah sampai perguruan tinggi, yang mana sebagian besar juga menggunakan sistem debat terlebih dahulu sebelum prosesi pemilihan ketua organisasi terkait berlangsung.

Sistem KPU dalam menyelenggarakan debat Pilpres ini justru bertolak belakang dengan tatanan yang ada. Dan saya kira, tatanan pendidikan yang sudah dibiasakan sejak dini pasti mencermikan tujuan jangka panjang. Tidak elok rasanya tatanan tersebut berbalik arah ketika sudah pada tahap debat untuk memilih Calon Presiden.

Tentu di luar itu semua dari kita berharap Debat Pilpres tahap pertama pada tanggal 17 januari 2019 nanti berjalan dengan baik dan menghasilkan gagasan-gagasan yang berkualitas dari kedua pasangan calon. Semoga pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi mampu meyakinkan publik bahwa mereka benar-benar punya maksud baik serta niat tulus mengabdi untuk bangsa dan negara.

Opini ini sebelumnya telah dimuat di surat kabar Harian Analisa, edisi kamis tanggal 10 januari 2019, dapat dilihat juga di link ini berikut ini.Opini saya yang terbit di surat kabar saya muat di blog hanya sebagai arsip pribadi saja, tidak lebih dan tidak kurang. Salam damai dan keep writing.

Sumber gambar:

• https://bisnis.tempo.co/read/1166467/prabowo-bicara-ekonomi-saat-debat-erick-thohir-tak-sesuai-tema
• Dokumentasi pribadi