Menilik Rencana Pemindahan Ibu Kota

nusantaranews.co

Menyandang status ibu kota negara, sudah sewajarnya kota Jakarta berperan sebagai kutub pertumbuhan wilayah di Indonesia. Hal tersebut merupakan hukum alam, sebab peran Jakarta bukan hanya sebagai pusat pemerintahan negara saja, tapi sekaligus menjadi pusat bisnis utama di negara ini. Itulah yang menyebabkan kota ini begitu seksi, membuat banyak orang dari luar daerah berbondong-bondong untuk mengadu nasibnya di Jakarta.

Baca juga: Apakah Social Distancing Penting untuk Mencegah Virus Corona?

Pada akhirnya, makin ke sini kota Jakarta dirasa sudah terlalu padat. Jumlah penduduknya saat ini mencapai 10,2 juta jiwa, dan berdasarkan data dari World Economic Forum (2017), kota Jakarta berada di peringkat kesembilan sebagai kota terpadat di dunia. Kemacetan? Sudah makanan saban hari. Banjir pun kerap terjadi, bukan hanya akibat kiriman air dari hulu saja, tapi juga akibat kemiringan permukaan tanah di utara kota Jakarta yang terus turun sekitar 7,5 sentimeter per tahun.

Rencana Pemindahan Ibu Kota

Rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta pun sudah berulang kali kita dengar di setiap rezim pemerintahan. Hingga baru-baru ini, Presiden Joko Widodo bersama Bappenas kembali mengkaji kemungkinan agar wacana tersebut bisa benar-benar direalisasikan. Presiden sendiri sepertinya berkeinginan agar ibu kota negara bisa segera dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Di belahan dunia lain, sebetulnya sudah banyak negara yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya. Brasil pada 1960 sukses memindahkan ibu kota negara mereka dari kota padat seperti Rio de Janeiro ke kota kecil bernama Brasilia. Pada tahun 2005, Myanmar juga memutuskan untuk memindahkan ibu kota mereka dari Yangoon ke Naypyidaw. Jauh sebelum dua negara itu, pada 1927 Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra.

Selain karena Jakarta yang sudah dirasa terlalu padat, rencana pemindahan ibu kota juga didasari atas keinginan untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis negara. Menurut Bappenas, nantinya ibu kota baru hanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan saja. Sedangkan Jakarta tetap akan dijadikan sebagai pusat bisnis bahkan akan semakin dikembangkan lagi menjadi pusat bisnis regional di Asia Tenggara. Di luar itu, upaya memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis bisa menekan kemungkinan terjadinya kolusi antara oknum pemerintah dengan pebisnis.

Konsep memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis juga diterapkan di beberapa negara lain. Amerika Serikat contohnya, yang menjadikan New York City sebagai pusat bisnis dan Washington DC sebagai pusat pemerintahan. Tiongkok pun demikian, di mana Beijing adalah pusat pemerintahan sedangkan Shanghai lebih kepada pusat perdagangan negara. Negara tetangga Malaysia juga sama, pusat bisnis mereka fokuskan di Kuala Lumpur sedangkan pusat pemerintahan berada di Putrajaya.

Bukan Perkara Mudah

Memindahkan ibu kota negara bukan perkara mudah. Sudah pasti butuh kajian dan persiapan yang sangat mendalam untuk merealisasikannya. Beberapa hal yang patut diperhatikan tentunya adalah seperti apa kriteria kota yang akan dijadikan ibu kota baru dan seberapa besar anggaran yang harus disiapkan untuk mewujudkannya.

Untuk kriteria, Presiden bersama Bappenas sudah memberi sedikit “bocoran” di mana ibu kota akan dipindahkan ke luar pulau Jawa dengan harapan agar Indonesia tidak Jawasentris lagi. Lalu, apakah ibu kota baru letaknya harus berada di tengah-tengah Indonesia secara geografis?

Jika begitu, yang paling memungkinkan adalah kota-kota yang ada di pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri cukup berada di tengah Indonesia, tidak terlalu menjorok ke barat atau pun ke timur. Pulau Kalimantan pun relatif aman dari bencana alam seperti gempa atau erupsi gunung berapi. Namun, bencana alam karena faktor lain seperti kebakaran hutan masih kerap terjadi di negeri Borneo itu.

Belum lagi adanya beberapa kendala untuk menjadikan kota di luar pulau Jawa sebagai ibu kota negara. Kita semua tahu bahwa ada jarak ketimpangan yang lumayan besar antara wilayah di pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa, apalagi dengan wilayah timur Indonesia. Sejalan dengan hal itu, jika ibu kota ingin dipindahkan di luar pulau Jawa, maka patut dilihat kesiapan infratruktur dan fasilitas pendukungnya.

Selain faktor ketimpangan, kendala lain adalah faktor sosial. Masyarakat kita sangatlah berbudaya, setiap wilayah punya masyarakat dengan karakter masing-masing. Harus dilihat lagi apakah masyarakatnya siap menerima perubahan jika kotanya menjadi ibu kota negara. Betapa tidak, sebab kotanya akan “dipermak” besar-besaran dan akan banyak pendatang yang bakal masuk. Semua hal ini demi meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Untuk anggaran, Bappenas mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota akan mencapai Rp323 triliun sampai dengan Rp466 triliun. Bukan angka yang kecil, bahkan tidak salah jika dibilang terlampau besar. Pertanyaannya, apakah seurgensi itu untuk segera memindahkan ibu kota sedangkan biaya yang dibutuhkan sangat besar?

Berbicara urgensi, mungkin jawabannya adalah relatif. Menurut saya, terlepas dari kondisi Jakarta sekarang ini, tetap saja tidak ada yang terlalu mendesak sampai-sampai ibu kota harus dipindahkan dalam waktu dekat ini. Terlepas dari semakin padatnya Jakarta dan kemiringan permukaan tanah yang terus menurun, saat ini roda pemerintahan negara masih bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Soal pemindahan ibu kota yang sudah seharusnya dikaji dengan lebih serius, maka saya setuju. Tapi yang jelas, pemindahan ibu kota adalah rencana jangka panjang. Brasil misalnya, membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk memindahkan ibu kotanya. Tidak bisa ibu kota negara dipindahkan dalam tempo satu atau dua tahun saja.

Kesimpulannya, benar kalau Jakarta dirasa sudah terlalu “lelah” untuk menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis di negara sebesar Indonesia. Tetapi, memindahkan ibu kota negara tidak semudah membalikkan telapak tangan, untuk itu tidak perlu terburu-buru untuk merealisasikannya. Semua harus dikaji dan dipersiapkan sedemikian matang, karena tujuan dari rencana ini adalah agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Opini ini telah dimuat di Harian Analisa tanggal 4 Mei 2019 dengan Judul
Menilik Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Atau dapat dilihat di link: harian.analisadaily.com/opini/news/menilik-rencana-pemindahan-ibu-kota-negara/731698/2019/05/04